Gorontalo - Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo ikuti Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 secara virtual melalui aplikasi zoom, Jumat (4/8).
Bertempat di ruang sekretariat wbk/ruang rapat, kegiatan ini diikuti oleh Kepala Urusan Tata Usaha Fachyudin Rauf Datau, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan.
Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan bahwa terdapat tiga jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).
Ia melanjutkan opini atas laporan keuangan dengan mempertimbangkan kesesuaian LK dengan SAP, kecukupan pengungkapan sesuai SAP, kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
"Menurut kami laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM per tanggal 31 Desember 2022 menyajikan secara wajar semua hal yang material dari realisasi anggaran, operasional serta perubahan equitas telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Opini atas laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2022 ini mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian," tuturnya.
Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly, dalam sambutannya menyampaikan kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk tidak berpuas diri atas keberhasilan capaian Opini WTP Tahun 2022.
"Hal ini dijadikan pendorong semangat untuk berkinerja lebih baik dalam rangka mempertahankan capaian opini WTP di masa yang akan datang," tambah Yasonna. (Humas LapuanGo!)
