Gorontalo - Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo mengikuti Kuliah Umum Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Rabu (12/7).
Terpusat dari Aula Soepomo Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, giat ini diikuti melalui virtual oleh Kepala Subseksi Admisi dan Orientasi Mamat Inado dan perwakilan Pegawai Staf.
Dalam kegiatan ini juga dirangkaikan dengan acara serah terima barang rampasan negara melalui Penetapan Status Penggunaan (PSP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Kementerian Hukum dan HAM RI yang diterima langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly.
Dalam sambutannya, Yasonna, menyampaikan terima kasih kepada Ketua KPK yang akan menyampaikan kuliah umum kepada seluruh jajaran ASN Kemenkumham, dengan harapan hal ini akan memberikan penguatan dalam rangka mewujudkan ASN Kemenkumham yang semakin berintegritas dan berkualitas serta sadar akan budaya anti korupsi.
Lebih lanjut, Ketua KPK RI, Firli Bahuri, saat menyampaikan kuliah umum mengatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan serius, negara gagal dalam mewujudkan tujuan negara akibat korupsi.
Tindak pidana korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara saja, namun korupsi merupakan bagian dari kejahatan merampas hak rakyat dan HAM.
"Tidak ada cara lain untuk menghentikan korupsi selain memperbaiki sistem. Oleh karena itu melalui kesempatan ini kami KPK menyambut baik perbaikan sistem yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM khususnya penegakkan sistem pada pelayanan publik," tuturnya. (Humas LapuanGo!)
